Perubahan Batas Usia Pensiun PNS Menurut SE Ditjen Perbendaharaan dan Kepala BKN

Categories : Peraturan

Perubahan Batas Usia Pensiun PNS Menurut SE Ditjen Perbendaharaan dan Kepala BKN – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pagawi Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, perlu menyampaikan petunjuk kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mangenai tindak lanjut pelaksanaan dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan perubahan batas usia pensiun dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman/Petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menindaklanjuti perubahan batas uda pensiun Pegawai Negeri Sipil dan bagii Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan pembayaran gaji kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (setara dengan jabatan struktural eselon I dan Eselon II), Jabatan Administrasi (setara dengan jabatan struktural Eselon III ke bewah), dan Jabatan Fungsional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatatur Sipil
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.

 

Perubahan Batas Usia Pensiun PNS Menurut SE Ditjen Perbendaharaan dan Kepala BKN

PNS dibehentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu :
a. 58 (lima guluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 {enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
c. sesuai dengan ketentuan pemturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.Perubahan Batas Usia Pensiun PNS Menurut SE Ditjen Perbendaharaan dan Kepala BKN

 

Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi

Terhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomar 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan Eselon II) adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Untuk Pembayaran gaji kepada PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud di atas dihentikan pada bulan berikutnya setelah pejabat tersebut mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Dalam hal terdapat PNS yang rnenduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berumur berusia 60
(enam puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan belum diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, maka terhadap PNS dimaksud berlaku batas usia pensiun dan diberikan pernbeyaran gaji sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
b. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lima puluh delapan) tahun atau Iebih, maka diberhentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatannya.
c. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan keputusan pernberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya sebagai PNS ditapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, maka :
– apabila bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;
– apabila tidak bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
d. gaji PNS sebagaimana dimaksud pada guruf c angka I) dapat dibayarkan sampai dengan usia 58 {lima puluh delapan) tahun dengan ketenuan sebagai berikut :
1) apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah suratt keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali;
2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.
e. gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dihentikan pembayarannya mulai tanggal 1 bulan brikutnya setelah pemberhentiannya sebagai PNS.

Untuk ketentuan lain batas usian pensiun tiap jabatan dapat diunduh melalui link berikut :

Perubahan Batas Usia Pensiun PNS

Demikian informasi terkait Perubahan Batas Usia Pensiun PNS Menurut SE Ditjen Perbendaharaan dan Kepala BKN, silahkan share dan selalu ikuti info terbaru dari http://forumguru.net

Comments

comments

Perubahan Batas Usia Pensiun PNS Menurut SE Ditjen Perbendaharaan dan Kepala BKN | admin | 4.5